Triwulan Ketenagakerjaan 27 Februari 2021

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mendapatkan penyesuaian beberapa pasalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap mengamanatkan bahwa pekerja dan pengusaha harus berupaya sedapat mungkin mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena PHK merupakan kondisi mulai hilangnya penghasilan yang diterima oleh pekerja karena tidak bekerja sehingga akan berdampak pada sosial ekonomi pekerja dalam menghidupi keluarganya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pasal 158 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapuskan, Hal tersebut selaras dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mana menyatakan bahwa pekerja yang melakukan tindak pidana dapat di PHK apabila telah mendapatkan putusan pidana pada pengadilan negeri.

Namun pada prakteknya dilapangan terdapat beberapa kesimpangsiuran pelaksanaan dari penafsiran pasal ini.
Lantas bagaimanakah apabila terdapat pekerja/karyawan yang diduga melakukan tindak pidana?
apakah dapat langsung di PHK?
dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja/karyawan yang diduga melakukan tindak pidana?

Selengkapnya akan dibahas pada webinar ini.
Time: Feb 27, 2021 01:30 PM in Jakarta
Registrasi: bit.ly/forsih3

Buka chat
Hai!
Ada yang dapat kami bantu?